1. REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN
PERUSAHAAN
Alasan Memilih PT
Setiap badan usaha tentunya memiliki ciri khas
tersendiri dan oleh karenanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan si pendiri.
Maka dari itu, berikut kami sampaikan pertimbangan dalam memilih PT sebagai
kendaraan dalam menjalankan bisnis, yaitu:
1.
PT sebagai badan hukum dirasakan lebih menjaga keamanan pengusaha untuk
melakukan kegiatan usaha;
2.
Merupakan badan usaha yang dapat berskala kecil hingga besar, dengan jumlah
modal dan tenagakerja yang besar juga;
3.
Dirasakan lebih mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta
atau pemerintah;
4.
Dapat melingkupi kegiatan usaha mulai dari Usaha Kecil (UKM) hingga menjadi
PT bertaraf internasional;
5.
Metode yang diaplikasikan bagi Pemilik modal lebih mudah, dapat dengan
hanya menanamkan modal dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha;
Ilustrasi
6.
PT lebih populer di kalangan pebisnis di Indonesia.
7.
Pemegang saham dalam PT, tidak hanya perorangan namun dapat juga badan
hukum seperti PT dan Yayasan;
8.
Kekayaan para pendiri atau pemegang saham terpisah dengan kekayaan PT;
9.
Memiliki jati diri yang jelas dengan nama PT yang tidak sama dengan nama PT
lainnya.
10.
Pemakaian nama PT dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
11.
Adanya keharusan melaksanakan kegiatan usaha harus berbadan hukum PT
seperti mendirikan lembaga pembiayaan (Bank);
12.
Untuk mengikuti tender atau lelang, biasanya penyelenggara tender atau
lelang mensyaratkan peserta untuk berbadan hukum PT;
13.
Adanya pengakuan modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor yang secara
jelas disebutkan dalam Anggaran Dasar PT;
14.
Memiliki dasar hukum yang jelas tentang pendiriannya, perubahan anggaran
dasarnya, penggabungan, peleburan, atau pembubarannya seperti yang diatur dalam
UUPT;
15.
Resiko bagi PT sebagai badan hukum dengan tidak melibatkan harta pribadi
pemiliknya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;Adanya
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang/kuasa tertinggi dalam
mengambil keputusan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
Proses Pendirian PT
1. Tahap Pengajuan Nama PT.
Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun
persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:
·
Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
·
Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan
para pengurus perusahaan;
·
Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.
Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan
nama PT (apakah Nama PT tersebut sudah gunakan atau tidak?), dimana pemakaian
PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang
perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT
mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini
bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham)
sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
2) Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT.
Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang
berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya
mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham.
Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:
1.
Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia
dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor
Pusat;
2.
Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;
3.
Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih
atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
4.
Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;
5.
Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
6.
Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka
peleburan;
7.
Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal
disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;
8.
Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan
9.
Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.
3) Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili
Perusahaan (SKDP).
Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan
setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti
keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung).
Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang
berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur,
Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.
4) Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain
yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau
photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.
5) Tahap berikutnya pengesahan Anggaran Dasar
Perseroan oleh Menteri Kemenkumham.
Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham
untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai
badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:
·
Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
·
Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara
negara;
·
Asli akta pendirian.
6) Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan
usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat
SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia.
Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala
Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT.
Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan adalah sebagai berikut:
1.
SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha;
2.
SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat Usaha;
3.
SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7) Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili
perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP
sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar
perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
8) Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia
(BNRI).
Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di
umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT
telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.
2.
SDM, ORGANISASI DAN ASPEK KEUANGAN
Pada pokok bahasan ini, saya akan
mengambil contoh dari PT. Elang Mahkota Teknologi
3.
ASPEK PEMASARAN
Setiap perusahaan memiliki
produk/jasa yang akan dijual. Penjualan produk/jasa tersebut harus menggunakan
sebuah strategi pemasaran yang jitu agar dapat memenangkan berbagai persaingan
dengan produk yang ditawarkan dari perusahaan lainnya. Seperti contoh yang
diambil dari perusahaan PT. Infokom Elektrindo yang menjadi bagian dari Global
Mediacom Grup yang memegang peranan penting untuk mensupport seluruh kebutuhan
Grup dalam bidang infrastruktur yang berhubungan dengn telekomunikasi dan IT.
PT. Infokom Elektrindo mempunyai tiga posisi keunggulan strategis dalam rangka
berupaya memenangkan setiap persaingan dibidang pengembangan produk layanan
komunikasi via satelit, yaitu :
1. Unggul dalam biaya ( Cost
Leadership)
2. Unggul dalam Layanan (Service
Leadership)
3. Unggul dalam “Work Force Capability”
Adapun produk yang dimiliki
diantaranya :
·
VSAT SmartCast
·
VSAT point to point
·
TWBS (Two Ways Broadband System)
·
BOD (Bandwith on Demand)
·
DAMA (Demand Assignment Multiple Acces)
·
Smart Internet
·
Wireless
Direktur Commercial PT Infokom
Elektrindo, Ade Tjendra, mengatakan meningkatnya kemajuan teknologi
telekomunikasi berkontribusi pada peningkatan dunia usaha pada umumnya.
“Bukan hanya itu, ini juga dapat meningkatkan jumlah pengguna internet, karena
Infokom memberikan peluang bagi para provider khususnya Infokom untuk membawa
kontribusi positifbagi kemajuan Indonesia,” ujar Ade Tjendra.
Infokom Elektrindo, kata Ade, juga menyediakan layanan data dan internet dengan
menggunakan teknologi Fiber Optic (FO) di area business district dan teknologi
satelit mutakhir (VSAT) yang menjangkau seluruh Indonesia. Dengan teknologi ini
maka akses internet akan menjadi lebih cepat, reliable, dan terjangkau.
Dapat dilihat bahwa PT. Infokom
Elektrindo banyak berfokus pada pengembangan VSAT. Sehingga menjadi salah satu
penyelenggara VSAT terkemuka di Indonesia. Menurut laporan Comsys tahun 2003,
INFOKOM adalah penyelenggara SCPC VSAT terbesar kedua di Indonesia dan
menduduki peringkat ketiga dikawan asia pasifik. Jasa-jasa VSAT yang disajikan
oleh INFOKOM, memakai nama “SmartCom” sudah sangat terkenal.
Masa Depan VSAT dan Tantangan bagi
Para Operator VSAT
Permintaan akan
VSAT di Indonesia masih sangat besar. Ini didasarkan atas fakta bahwa dalam
banyak kasus tidak terdapat solusi alternatif. Namun, infrastruktur-infratruktur
substitusi seperti kabel serat optik, radio gelombang mikro, sistem nirkabel
dan VPN (Virtual Private Network) semakin tersedia dimana-mana, khususnya di
ibu-kota ibu-kota propinsi dan kabupaten. Bahkan beberapa sistem seluler
(bergerak) maupun tak bergerak yang lebih maju, seperti CDMA 1x dapat menjadi
substitusi terhadap VSAT. Bank-bank utama di Indonesia telah dilayani
bertahun-tahun melalui VSAT untuk keperluan ATM mereka. Namun, perkembangan
baru-baru ini dalam layanan sistem seluler menunjukkan, bahwa terminal-terminal
ATM ini dapat menggunakan teknologi itu sebagai infrastruktur datanya.
Sebagaimana
telah dikemukakan sebelumnya, pasar VSAT bagi lingkungan perusahaan yang ada
sekarang tetap dapat tumbuh bilamana perusahaan memutuskan bahwa aplikasi
strategis mereka harus diimplementasikan dalam jangka waktu
sesingkat-singkatnya. Selebihnya, operator VSAT hendaknya memilih salah satu
dari strategi dibawah ini:
- Beralih
segera ke pasar-pasar yang baru
- Memfokuskan
diri pada aplikasi-aplikasi spesifik
- Mengkombinasikan
VSAT dengan jasa terestrial
- Memperkaya
jasa-jasa VSAT
Sumber :
*http://www.tender-indonesia.com/newsrectory/download/Data1_202.147.204.235f3db5a28d214c2b5ddeba9eb8d006eeb4444445555.pdf
*http://www.emtek.co.id
*http://spacejournal.ohio.edu/issue8/cur_rafdian_indo.html