REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

1.   REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

Alasan Memilih PT

Setiap badan usaha tentunya memiliki ciri khas tersendiri dan oleh karenanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan si pendiri. Maka dari itu, berikut kami sampaikan pertimbangan dalam memilih PT sebagai kendaraan dalam menjalankan bisnis, yaitu:

1.      PT sebagai badan hukum dirasakan lebih menjaga keamanan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha;

2.      Merupakan badan usaha yang dapat berskala kecil hingga besar, dengan jumlah modal dan tenagakerja yang besar juga;

3.      Dirasakan lebih mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah;

4.      Dapat melingkupi kegiatan usaha mulai dari Usaha Kecil (UKM) hingga menjadi PT bertaraf internasional;

5.      Metode yang diaplikasikan bagi Pemilik modal lebih mudah, dapat dengan hanya menanamkan modal dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha;

Ilustrasi

6.      PT lebih populer di kalangan pebisnis di Indonesia.

7.      Pemegang saham dalam PT, tidak hanya perorangan namun dapat juga badan hukum seperti PT dan Yayasan;

8.      Kekayaan para pendiri atau pemegang saham terpisah dengan kekayaan PT;

9.      Memiliki jati diri yang jelas dengan nama PT yang tidak sama dengan nama PT lainnya.

10.  Pemakaian nama PT dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

11.  Adanya keharusan melaksanakan kegiatan usaha harus berbadan hukum PT seperti mendirikan lembaga pembiayaan (Bank);

12.  Untuk mengikuti tender atau lelang, biasanya penyelenggara tender atau lelang mensyaratkan peserta untuk berbadan hukum PT;

13.  Adanya pengakuan modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor yang secara jelas disebutkan dalam Anggaran Dasar PT;

14.  Memiliki dasar hukum yang jelas tentang pendiriannya, perubahan anggaran dasarnya, penggabungan, peleburan, atau pembubarannya seperti yang diatur dalam UUPT;

15.  Resiko bagi PT sebagai badan hukum dengan tidak melibatkan harta pribadi pemiliknya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang/kuasa tertinggi dalam mengambil keputusan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

 Proses Pendirian PT

1. Tahap Pengajuan Nama PT.

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

·         Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;

·         Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;

·         Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT (apakah Nama PT tersebut sudah gunakan atau tidak?), dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2) Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT.

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham.

Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:

1.      Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;

2.      Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;

3.      Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;

4.      Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;

5.      Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;

6.      Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;

7.      Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;

8.      Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan

9.      Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

3) Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

4) Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

5) Tahap berikutnya pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham.

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

·         Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;

·         Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;

·         Asli akta pendirian.

6) Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

1.      SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2.      SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha;

3.      SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7) Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

8) Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.

2.   SDM, ORGANISASI DAN ASPEK KEUANGAN

Pada pokok bahasan ini, saya akan mengambil contoh dari PT. Elang Mahkota Teknologi

3.   ASPEK PEMASARAN

Setiap perusahaan memiliki produk/jasa yang akan dijual. Penjualan produk/jasa tersebut harus menggunakan sebuah strategi pemasaran yang jitu agar dapat memenangkan berbagai persaingan dengan produk yang ditawarkan dari perusahaan lainnya. Seperti contoh yang diambil dari perusahaan PT. Infokom Elektrindo yang menjadi bagian dari Global Mediacom Grup yang memegang peranan penting untuk mensupport seluruh kebutuhan Grup dalam bidang infrastruktur yang berhubungan dengn telekomunikasi dan IT. PT. Infokom Elektrindo mempunyai tiga posisi keunggulan strategis dalam rangka berupaya memenangkan setiap persaingan dibidang pengembangan produk layanan komunikasi via satelit, yaitu :

1.      Unggul dalam biaya ( Cost Leadership)

2.      Unggul dalam Layanan (Service Leadership)

3.      Unggul dalam “Work Force Capability”

Adapun produk yang dimiliki diantaranya :

·         VSAT SmartCast

·         VSAT point to point

·         TWBS (Two Ways Broadband System)

·         BOD (Bandwith on Demand)

·         DAMA (Demand Assignment Multiple Acces)

·         Smart Internet

·         Wireless

Direktur Commercial PT Infokom Elektrindo, Ade Tjendra, mengatakan meningkatnya kemajuan teknologi telekomunikasi berkontribusi pada peningkatan dunia usaha pada umumnya.

“Bukan hanya itu, ini juga dapat meningkatkan jumlah pengguna internet, karena Infokom memberikan peluang bagi para provider khususnya Infokom untuk membawa kontribusi positifbagi kemajuan Indonesia,” ujar Ade Tjendra.

Infokom Elektrindo, kata Ade, juga menyediakan layanan data dan internet dengan menggunakan teknologi Fiber Optic (FO) di area business district dan teknologi satelit mutakhir (VSAT) yang menjangkau seluruh Indonesia. Dengan teknologi ini maka akses internet akan menjadi lebih cepat, reliable, dan terjangkau.

Dapat dilihat bahwa PT. Infokom Elektrindo banyak berfokus pada pengembangan VSAT. Sehingga menjadi salah satu penyelenggara VSAT terkemuka di Indonesia. Menurut laporan Comsys tahun 2003, INFOKOM adalah penyelenggara SCPC VSAT terbesar kedua di Indonesia dan menduduki peringkat ketiga dikawan asia pasifik. Jasa-jasa VSAT yang disajikan oleh INFOKOM, memakai nama “SmartCom” sudah sangat terkenal.

Masa Depan VSAT dan Tantangan bagi Para Operator VSAT

Permintaan akan VSAT di Indonesia masih sangat besar. Ini didasarkan atas fakta bahwa dalam banyak kasus tidak terdapat solusi alternatif. Namun, infrastruktur-infratruktur substitusi seperti kabel serat optik, radio gelombang mikro, sistem nirkabel dan VPN (Virtual Private Network) semakin tersedia dimana-mana, khususnya di ibu-kota ibu-kota propinsi dan kabupaten. Bahkan beberapa sistem seluler (bergerak) maupun tak bergerak yang lebih maju, seperti CDMA 1x dapat menjadi substitusi terhadap VSAT. Bank-bank utama di Indonesia telah dilayani bertahun-tahun melalui VSAT untuk keperluan ATM mereka. Namun, perkembangan baru-baru ini dalam layanan sistem seluler menunjukkan, bahwa terminal-terminal ATM ini dapat menggunakan teknologi itu sebagai infrastruktur datanya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pasar VSAT bagi lingkungan perusahaan yang ada sekarang tetap dapat tumbuh bilamana perusahaan memutuskan bahwa aplikasi strategis mereka harus diimplementasikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Selebihnya, operator VSAT hendaknya memilih salah satu dari strategi dibawah ini:

1. Beralih segera ke pasar-pasar yang baru
2. Memfokuskan diri pada aplikasi-aplikasi spesifik
3. Mengkombinasikan VSAT dengan jasa terestrial
4. Memperkaya jasa-jasa VSAT

Sumber :

*http://www.tender-indonesia.com/newsrectory/download/Data1_202.147.204.235f3db5a28d214c2b5ddeba9eb8d006eeb4444445555.pdf

*http://www.emtek.co.id

*http://spacejournal.ohio.edu/issue8/cur_rafdian_indo.html